“”Admin”"..
sudah terjawab di email mas.. smoga bermanfaat

Sedangkan HM tidak dpt diberikan kpd instansi pemerintah (meskipun dibeli dgn anggaran DIPA) . Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 UUPA:
(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
(4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Untuk lebih lanjut mengenai penguasaan tanah atas HM dan HPL ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Permendagri tentang penguasaan atas tanah, antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

Dengan demikian, kepada semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah hanya diberikan sertipikat hak pengelolaan yang diberikan oleh negara melalui hak pakai selama digunakan peruntukannya. Instansi pemerintah tidak dibenarkan menurut UU ini memiliki sertipikat HM. Apabila terindikasi ditemukan kasus bahwa instansi pemerintah memiliki sertipikat HM maka jelas telah melanggar ketentuan pasal 20 ayat (1) junto pasal 41 dan pasal 42 UUPA bahwa HM itu hanya diperuntukan untuk orang bukan badan hukum. Hal tersebut dapat pula diindikasikan adanya suatu tindakan korupsi dengan upaya menyamarkan asal usul uang dengan memperoleh sertipikat HM sehingga dapat diduga adanya proses pencucian uang melalui pembelian tanah, dimana berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang korupsi merupakan kejahatan asal (proceed of crime) dari pencucian uang (Pasal 2 ayat (1) a UU No. 15 tahun 2002 tentang tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU nO. 25 Tahun 2003).

Demikian semoga bermanfaat

Smoga saja kelahiran anak Pak Yudhis ini benar2 membawa berkah dan menambah rizqy serta rahmat dari Allah S.W.T

khususnya untuk keluarga Besar Pak Yudhis dan tentunya Saat si Baby besar nanti bisa menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, masyarakat sekitar bangsa dan agamanya… AMin amin amin …

Salam untuk semua keluarga dirumah //

Kabar anak-anak dikampung alhmdulilah baik, tapi sementara aku jarang pulang soalnya sekrang aku kerja di SOSPOL S2 UGM dan juga sibuk nyelesain kuliah

Salam

Waduw…. Pakabar Pak Yudhis …

Ini ngomong2 mahasiswanya dah pada dikasih tau lom PAk soal tulisan ini ….

Keliatanya bakal lebih asyik diskusi lewat blog

Aku boleh ikutin kuliahnya kan PAk…

Setidaknya menambah wawasanku soal Perpajakan …

MAkasih banyak ulasanya Pak …